Lewati ke konten
KEBIJAKAN SUPPLIER

Standar kelayakan dan perilaku supplier

Kebijakan ini mengatur pendaftaran, verifikasi, produk, penawaran, dokumen, kerahasiaan buyer, dan tanggung jawab supplier di Safira.id.

Versi kebijakan: V16.0.3Berlaku untuk akun dan profil supplier

1. Kelayakan supplier

Supplier harus mewakili badan usaha, produsen, distributor, atau trader yang sah dan memiliki kemampuan memasok produk yang ditawarkan.

  • Identitas perusahaan, alamat, PIC, kategori usaha, dan informasi produk harus akurat.
  • Akun tidak boleh digunakan untuk menyamarkan pihak lain atau menawarkan produk yang tidak dikuasai tanpa penjelasan.
  • Safira dapat menolak profil yang tidak lengkap, menyesatkan, atau tidak dapat diverifikasi.

2. Verifikasi perusahaan

Supplier dapat diminta mengunggah NIB, NPWP, profil perusahaan, katalog, sertifikat, bukti kapasitas, pengalaman ekspor, atau dokumen lain sesuai kategori dan risiko.

Status terverifikasi hanya berlaku terhadap ruang lingkup data yang ditinjau dan dapat berubah apabila dokumen kedaluwarsa atau terdapat informasi baru.

3. Produk dan penawaran

  • Nama produk, spesifikasi, asal, kapasitas, MOQ, lead time, dan foto harus sesuai kondisi sebenarnya.
  • Quotation harus mencantumkan harga, masa berlaku, Incoterms, pembayaran, packaging, dan batasan pasokan secara realistis.
  • Supplier wajib memberi tahu perubahan material pada stok, harga, sertifikat, atau jadwal produksi.

4. Kerahasiaan buyer dan larangan bypass

Identitas, kontak, target harga, dan dokumen buyer dapat dibatasi. Supplier dilarang menggunakan informasi tersebut di luar kebutuhan proses atau menghubungi buyer secara langsung tanpa persetujuan yang sesuai.

5. Dokumen dan kepatuhan

  • Dokumen harus sah, terbaca, belum kedaluwarsa, dan tidak dimodifikasi secara tidak benar.
  • Sertifikat tambahan dapat diminta berdasarkan kategori produk dan negara tujuan.
  • Supplier bertanggung jawab atas izin, standar, ekspor, pajak, dan kewajiban hukum yang relevan.

6. Penegakan kebijakan

Pelanggaran dapat menyebabkan revisi wajib, penolakan produk, pembatasan akses, suspend, blacklist, penghentian transaksi, atau penghapusan dari jaringan supplier.